Jumat, 30 November 2012

KUPANG METRO

Sabtu, 01 Dec 2012, | 20
Amankan Kasus Angelina Sondakh Nasar Bilang Terima, Benny Harman Bantah
KUPANG, TIMEX - Calon Gubernur NTT dari Partai Demokrat, Benny K Harman, menepis tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terkait permintaan dana Rp 3 miliar untuk mengamankan kasus dugaan korupsi pembahasan anggaran di Kemenpora dan Kemendiknas yang melibatkan Anggelina Sondakh.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat ini membantah semua tudingan Muhammad Nazaruddin yang diungkapkan di di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/11), saat bersaksi pada persidangan Angelina Sondakh yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi di Kemendiknas dan Kemenpora.

"Saya rasa bukan itu omongan Nazaruddin. Coba cek lagi apa persisnya omongan dia di pengadilan. Saya sendiri ikut dengan baik keterangan dia," kata Benny Harman melalui pesan singkat (SMS) kepada koran ini, Jumat (30/11).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI yang berada di Alor ini menjelaskan, terkait tudingan Nazarudin bahwa dirinya pernah meminta uang untuk menangani kasusnya bahwa dirinya dalam kapasitas sebagai Ketua Tim Pencari Fakta tidak pernah meminta uang pada Ibu Angie untuk menangani kasusnya. "Juga saya tidak pernah menyuruh anggota tim untuk melakukan hal tersebut kepada Ibu Angie," kata Benny Harman lagi.

Saat kasus ini meledak dan menjadi perkara hukum, Benny mengaku pernah diminta Nazaruddin untuk menjadi saksi yang membenarkan cerita dan keterangan Nazaruddin dalam pertemuan TPF bahwa yang menerima uang wisma atlet itu adalah Anas, Djafar, Mirwan, Mahyudin dan Angie.

Dirinya juga membenarkan Nazaruddin menyediakan uang Rp 3 miliar untuk dirinya dengan syarat mau menjadi saksi untuk membenarkan keterangan Nazaruddin dalam TPF. "Tapi saya menolak keras permintaan Nazar tersebut karena saya tau itu tidak benar, bohong dan dibuat-buat.

Dia juga mengancam akan menyebut nama saya di pers jika saya tidak mau menjadi saksi untuk membenarkan kebohongan yang dia lakukan. Untuk hal ini dengan tegas saya menjawab silahkan saja," tulis BKH dalam pesan singkatnya. Sebelumnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), Nazaruddin, terus mengumbar tudingan tentang anggota DPR yang menikmati uang haram.

Kali ini Nazar -sapaan Nazaruddin- menyebut nama pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang kecipratan uang proyek Wisma Atlet termasuk menyebut nama mantan Ketua Komisi III DPR RI benny kabur Harman.

Dalam kasus ini, Angelina Sondakh didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena menerima hadiah dari Grup Permai senilai Rp 12,5 miliar dan USD2,3 juta terkait pengurusan anggaran proyek-proyek pada Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) di Kemendiknas dan proyek sarana dan prasarana olahraga di Kemenpora.

Fokus di Pilgub NTT

Sementara itu, terkait pergantian Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT, Willem Nope membenarkan dirinya sudah diberhentikan dari jabatan sebagai ketua fraksi. Alasannya agar dirinya lebih fokus sebagai bakal calon gubernur NTT. "Saya sudah menerima surat dari partai dan sebagai kader partai saya siap. Alasannya agar saya lebih fokus menyiapkan diri sebagai bakal calon gubernur NTT," ujar Willem Nope menjawab koran ini kemarin.

Mantan Bupati TTS ini membantah ada persoalan interen Partai Demokrat sehingga dirinya diganti. "Tidak ada persoalan, pergantian ini adalah hal yang biasa, apalagi alasannya juga sangat rasional karena saya harus menyiapkan diri juga menghadapi Pilgub NTT," jelasnya.

Namun, informasi yang dihimpun koran ini, pergantian pimpinan fraksi ini karena ada perbedaan dukungan interen Partai Demokrat menjelang Pilgub NTT. Dikabarkan Nope tidak mendapat dukungan dari DPD Partai Demokrat NTT. Namun hal ini dibantah oleh Ketua DPD Partai Demokrat NTT, John Kaunang.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT yang baru, Benyamin Wodon mengaku belum tahu soal pergantian ini. "Saya baru dapat informasi dari koran. Saya belum menerima pemberitahuan dari partai. Tetapi sebagai kader partai saya siap," ujar Benyamin Wodon.

Dirinya juga mengaku siap melaksanakan amanat partai di lembaga dewan karena fraksi adalah perpanjangan partai di dewan. Ditanya terkait persiapan Pilgub NTT, Wodon mengatakan, dirinya siap mengamankan keputusan partai tentang Pilgub NTT. "Untuk Pilgub fraksi juga harus mengamankan keputusan partai," ujarnya. (ito/flo/jpnn/vit)
= PILGUB NUSA TENGGARA TIMUR=

 Sedang berlangsung FIT and PROPER utk BALON GUIBERNUR-NTT (2013-2018) dsri KOSLISI KEBINEKAAN (1) Paket FIRDAUS (IR. DOMINGGUS A.  FRITS Dju BIDA - USMAN GUMANTIK ABUBAKAR BARANURI (2) Paket ANGHELUS (ANTHONY HENDRIQUES, BSc- Drs. AGUSTINUS M.BAUT, BA,MM bertempat di AULA HOTEL AINA BO"I- KUPANG- NTT. Yang bertugas sebagai PANELIS :

- Prof Yusuf Leonard Henuk
- Drs. Yusuf Kuahaty, SU
- DR. Yohanes Tuba Helan, SH,MH
. Acara ini direncanakan akan berlangsung mulai Jam 10 pagi s/d selesai.......

Kamis, 29 November 2012

Benny Disebut Minta Rp 3 Miliar untuk Amankan Kasus
Pos Kupang - Kamis, 29 November 2012 | 19:51 WITA
Benny-Kabur-Harman.jpg
TribunnewsBenny Kabur Harman

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengungkapkan, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Benny K Harman, pernah meminta uang Rp 3 miliar kepada anggota DPR Angelina Sondakh. Uang tersebut, menurut Nazaruddin, untuk mengamankan kasus Angelina.

Hal itu disampaikan Nazaruddin saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan suap kepengurusan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional dengan terdakwa Angelina Sondakh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Awalnya, tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi bertanya apakah Nazaruddin pernah mendengar kalau Angelina memberikan uang kepada salah seorang anggota tim pencari fakta (TPF) untuk mengamankan kasusnya. Nazaruddin pun membenarkan.

"Benar, menurut Benny, Benny minta uang ke terdakwa (Angelina) untuk amankan kasus tersebut. Benny cerita sama saya juga, 'Saya minta sekian'. Waktu itu, si Benny minta Rp 3 miliar," kata Nazaruddin.

Jaksa KPK kemudian mempertegas siapakah Benny yang dimaksud oleh Nazaruddin itu. "Benny K Harman," ucap Nazaruddin.

Dalam kesaksiannya, Nazaruddin juga mengungkapkan kalau Angie mengaku menerima uang wisma atlet sebesar Rp 9 miliar saat pertemuan dengan TPF. Menurut Nazaruddin, saat itu Angelina mengatakan bahwa uang tersebut langsung diberikannya kepada Mirwan Amir.

Selain itu, kata Nazaruddin, uang juga dinikmati Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum; mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah sebesar Rp 1 miliar; dan mantan Ketua Komisi X DPR, Mahyuddin.

"Ibu Angie jelaskan 'Uang itu langsung saya serahkan ke Mirwan' terus Mirwan bilang 'Iya Ngie, tapi uangnya enggak semua saya terima, ada Jafar Rp 1 miliar, terus diterima ketua umum, dikasih ke Olly'," kata Nazaruddin.

Adapun Angelina didakwa menerima pemberian atau janji dari Grup Permai (perusahan Nazaruddin) senilai total Rp 12 miliar dan 2.350.000 dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 22 miliar. Pemberian tersebut merupakan imbalan atau fee atas jasa Angelina dalam menggiring anggaran untuk proyek program pendidikan tinggi di Kemdiknas dan program pengadaan sarana-prasarana olahraga Kemenpora, salah satunya proyek wisma atlet SEA Games.

Editor : alfred_dama
Sumber : Kompas.com
JUMAT, 30 NOV 2012, | 101 
Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTT Diganti

KUPANG, TIMEX - Hingga kini, Partai Demokrat belum juga menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung pada Pilgub NTT 2013 mendatang. Meski begitu, partai berlambang mercy yang memiliki tujuh kursi di DPRD NTT melakukan rotasi ditingkat pimpinan fraksi guna lebih mengoptimalkan kinerja.

Alhasil, pimpinan Fraksi Demokrat DPRD NTT, Willem Nope (ketua) dan Gabriel Suku Kotan (sekretaris) diganti oleh Benyamin Wodon sebagai ketua dan Marthen Kase sebagai sekretaris. Pergantian ini terkait persiapan Partai Demokrat menuju Pilgub NTT 2013. 

Sekretaris DPD Partai Demokrat NTT, Jonathan Kana kepada koran ini, Kamis (29/11) membenarkan pergantian pimpinan Fraksi Demokrat di DPRD NTT ini. Alasan pergantian karena Willem Nope saat ini sibuk sebagai bakal calon Wakil Gubernur NTT. 

"Pergantian ini kita sudah usulkan jauh hari ke DPP namun baru mendapat jawaban," jelas Jonathan. Sementara Sekretaris Fraksi Gabriel Suku Kotan, jelas Jonathan, juga diganti untuk memberi kesempatan kepada kader partai lain untuk memimpin Fraksi Demokrat. 

Dirinya mengatakan, dengan melakukan pergantian maka partai memberi kesempatan kepada Willem Nope agar mempersiapkan diri dengan baik sebagai salah satu bakal calon wakil gubernur. Selama ini, jelas Jonathan, sejauh pantauan partai pimpinan fraksi kurang maksimal dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan fraksi karena terlibat dalam persiapan untuk Pilgub NTT. 

Ditanya pergantian tersebut karena pimpinan partai tidak setuju dengan paket Benny Kabur Harman-Willem Nope, Jonathan membantahnya. Menurutnya, proses penetapan calon gubernur-cawagub NTT sedang dilakukan pihaknya. Bahkan saat ini prosesnya sudah ada di pimpinan pusat. Karena itu dirinya menjamin pergantian pimpinan fraksi tersebut bukan karena ada unsur suka atau tidak suka. 

Informasi yang dihimpun koran ini, Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Jhon Kaunang tidak setuju dengan pasangan BHK-Nope. Namun, ketika dikonfirmasi dirinya membantahnya. Dia mengatakan dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan calon. "Itu kewenangan DPP, DPD hanya mengusulkan saja," kata John Kaungan kepada koran ini pekan lalu. 

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat NTT, Gabriel Suku Kotan dikofirmasi mengenai pergantian pimpinan fraksi, Kamis (29/11) mengaku belum mengetahui informasi tersebut. "Kami belum menerima pemberitahuan dari partai. Sehingga saya masih tetap melaksanakan tugas sebagai sekretaris fraksi dan Pak Nope menjalankan tugas sebagai ketua fraksi," kata Gabriel. 

Dirinya juga mengatakan siap melaksanakan perintah partai karena fraksi adalah perpanjangan tangan partai politik. Ditanya mengenai persiapan menghadapi Pilgub NTT 2013, Suku Kotan juga mengatakan siap mengamankan calon yang diusung oleh partai. "Sebagai kader partai saya siap mengamankan keputusan partai termasuk untuk Pilgub NTT 2013," tegas Suku Kotan.

Namun, sebelumnya dirinya secara terbuka menyatakan mendukung Benny Harman sebagai calon gubernur NTT. Suku Kotan juga mengatakan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD NTT siap mengamankan BKH sebagai calon gubernur NTT. 

Padahal, belum ada penetapan dari Partai Demokrat mengenai calon gubernur-calon wakil gubernur yang akan maju dalam Pilgub NTT 2013. Ada tiga pasang calon yang bersaing saat ini dari Partai Demokrat yakni Benny Kabur Harman-Willem Nope, Anita Gah-Syahrulan dan Benny Bosu-Melkianus Adoe. (ito/vit)

Rabu, 28 November 2012

            SALAH SATU PROGRAM UNGGULAN PAKET  "FIRDAUS"

                                 ( MOBILE BIROCRATION -  Birokrasi berjalan)


     Salah satu permasyalahan pemik bgm mengoperasikan sistim birokrasi pemerintahn di tingkat daerah (Propinsi-Kabupaten) adalah lemahnya daya jangkau dan kualitas jangkauan birokrasi. Bersamaan dgn itu kontrol efektif para pemegang tampuk pemerintahan sangat lemah sehingga berdampak serius pada kualitas keputusan dan kebijakan yg seharusnya dapat di ambil dgn efektif dan dengan kualitas kebijakan yg produktif. Sadar akan kelemahan sistim operasi birokrasi itulah Paket Firdaus telah merancang Strategy khusus utk memudahkan keterjangkauan dan efektifits layanan sampai ke akar rumput.
     Paket Firdaus, bila nanti lolos dan dipercayakan utk dapat bersaing dalam kontes pilgub-NTT dan di percaya rakyat utk memimpin NTT maka akan di lakukan " Birokrasi berjalan". Birokrasi berjalan ini akan bersifat bergerak dan bergerak menjangkau daerah-daerah dengan cara mempersiapkan BUS khusus. Direncanakan dengan  BUS tsb Gubernur secara bergantian dgn Wakil gubernur   terus bergerak 6 hari dalam seminggu melakukan perjalanan menjangkau sampai ke desa-desa. BUS tersebut rencananya akan di perlengkapi dengan alat kerja birokrasi yg cukup. Dan bila perlu agar hasil pembangunan dapat tersosialisasikan, disediakan ruang khusus dalam bis tersebut "ruang bagi wartawan" utk dapat secara langsung meliput dan menyiarkan hasil pembangunan kepada masyarakat luas, proses dialogis di harapkan dapat terjalin secara langsung. Umpan balik sistim ini di harapkan akan mempercepat laju pembangunan, kualitas jalanan di pedesaan dengan sendirinya akan m4enjadi perhatian.
     Sedangkan utk menggerakkan dinas-dinas terkait, akan di bentuk POSKO-POSKO BE$RGERAK )MOBILE POSKO) yg akan melayani panggilan para petani dan nelayan. Layanan Posko bergerak ini akan terus beroperasi/on the road dalam jam-jam kerja. - By Max Umbu (bersambung.......)

     
     


     

     



Selasa, 27 November 2012

KUPANG METRO

Rabu, 28 Nov 2012, | 214
Rekayasa Tanda Tangan dan Stempel Dukungan Paket Cristal di TTU Palsu
KEFA,TIMEX - Pasca penyerahan dokumen dukungan dari paket perseorangan yakni Paket Cristal (Cristian Rotok-Abraham Paul Liyanto) ke KPU NTT menuai masalah saat memasuki tahapan verifikasi.

Verifikasi dokumen dukungan Paket Cristal kini tenah dilakukan oleh PPK, PPS di semua kabupaten/kota di Provinsi NTT. Dan verifikasi di Kabupaten TTU oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kefamenanu, Selasa (27/11) ditemukan sejumlah kejanggalan.

Kejanggalan tersebut berhubungan dengan pemalsuan identitas warga yang memberikan dukungan seperti tempat tanggal lahir dan tandatangan. Pemalsuan ini termasuk mencaplok nama baik pemerintah desa/kelurahan di Kecamatan Kota Kefamenanu. Terbukti, adanya pemalsuan tandatangan, NIP, nomor surat, stempel yang ada pada surat keterangan berdomisili (lihat foto).

Akibat pemalsuan ini membuat Lurah Bansone, Gregorius Kono dan Ketua PPK Kecamatan Kota Kefamenanu, Petrus Uskono harus mengadukan kejanggalan fatal ini.
Kepada Timor Express, Lurah Bansone, Gregorius Kono di ruang kerjanya mengaku mendapat informasi dari PPK Kecamatan Kota Kefamenanu bahwa ada temuan soal pemalsuan tanda tangan, NIP, paraf serta nomor surat yang tertera pada surat keterangan domisili.

Atas informasi itu, lanjut Gregorius, pihaknya melakukan pengecekan dan ternyata semua informasi itu benar. “Kita punya daftar surat masuk dan keluar sehingga nomor surat yang dikeluarkan jelas tertera pada daftar surat keluar dan masuk. Perbuatan ini adalah salah satu cara yang kurang terpuji karena pemerintah tidak dihargai,” kata
Gregorius Kono lagi.

Ia kemudian meminta aparat kepolisian mengusut tuntas tindak pidana pemalsuan tersebut. Oknum pelaku, harus segera ditemukan karena bila tidak maka masyarakat kecil yang justru akan menjadi korban oknum tidak bertanggungjawab untuk kepentingan politik. “Saat ini kita masih harus melakukan komunikasi dengan kepolisian sehingga hal tersebut bisa ditindaklanjuti. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah palsu,” ujarnya.

Terpisah, Ketua PPK Kecamatan Kota Kefamenanu, Petrus Uskono menjelaskan setelah mendapat informasi dari KPU untuk ambil berkas dokumen dukungan dari paket perseorangan Paket Cristal maka pihaknya langsung bekerja. Setelah dilakukan pengecekan, selanjutnya dokumen dukungan langsung didistribusikan ke desa/ kelurahan.

"Setelah dilakukan verifikasi ternyata ditemukan beberapa rekayasa. Rekayasa itu berkaitan dengan pemalsuan tandatangan, stempel, nomor surat serta NIP lurah. Sementara untuk indentitas warga, ditemukan sejumlah pemalsuan seperti tempat tanggal lahir dan tandatangan,” jelas Petrus Uskono.

Kejanggalan-kejanggalan ini kata Petrus Uskono kemudian dikonfirmasikan ke warga yang bersangkutan termasuk lurah. Dua wilayah kelurahan yang ditemukan adanya kejanggalan itu yakni Kelurahan Maubeli dan Kelurahan Bansone. “Setelah kita lakukan cross check ternyata semua dukungan itu adalah palsu. Dukungan suara itu untuk Paket Cristal," sambungnya.

Ia menambahkan untuk Kelurahan Bansone sebanyak 189 dukungan baik itu berupa KTP dan juga surat keterangan domisili. Hal yang sama juga terjadi di Kelurahan Maubeli dimana dukungan KTP dan surat keterangan domisili sebanyak 215.

Semua kejanggalan yang berhubungan dengan pemalsuan itu ada pada surat keterangan domisili. Dukungan suara berupa KTP dan surat keterangan domisili untuk Kecamatan Kota Kefamenanu hanya ada enam kecamatan saja dari jumlah kecamatan sebanyak sembilan.

Benyamin Son, salah seorang warga yang identitasnya dipalsukan mengaku kesal. Dirinya menilai, semua yang dilakukan seperti yang ada pada dokumen dukungan yang sudah diserahkan KPU ke PPK dan PPS itu adalah salah. “Saya tidak tahu tapi tiba-tiba semua sudah dilakukan. Nama saya dibawa- bawa untuk kepentingan tertentu,” kata Benyamin yang juga Ketua PPS Kecamatan Kota Kefamenanu.

Ia mengaku bisa tandatangan tetapi surat keterangan domisili hanya cap jempol saja termasuk tempat tanggal lahirnya juga salah.
Terkait temuan ini, bakal calon Gubernur NTT dari Paket Cristal, Cristian Rotok mengatakan pihaknya tidak akan menggunakan semua dukungan yang ditengarai bermasalah tersebut.

"Saya akan hapus semua yang diduga bermasalah itu. Namun, kami akan mengecek langsung sehingga saya sudah menugaskan Ketua Tim Yan Mboeik untuk melihat langsung di lapangan," kata Cris Rotok melalui telepon selulernya, tadi malam.

Mengenai langkah hukum yang diambil, Cris Rotok mempersilahkan untuk dilakukan proses hukum terhadap oknum yang diduga melakukan pemalsuan itu. "Kami mendukung proses hukum terhadap oknum yang diduga bermasalah karena itu tindakan pidana. Namun, proses di paket Cristal tetap berjalan," ujarnya.

Dirinya juga menduga ada pihak yang sengaja berusaha untuk menjegal langkah Critsal. "Saya duga ada penyusup yang masuk dengan tujuan mengganggu paket Cristal," ujarnya. Karena itu dia menghimbau tim Cristal untuk lebih solid menghapai Pilgub NTT 2013.

Hal yang sama juga dikatakan bakal calon Wakil Gubernur NTT, Abraham Paul Liyanto. Paul mengatakan, pihaknya sudah menugaskan ketua tim untuk mengecek langsung. "Tim Cristal akan mengecek langsung siapa pelakunya," ujarnya.

Dirinya juga menduga ada penyusup yang sengaja masuk untuk menjatuhkan paket Cristal. "Dalam situasi politik seperti ini tidak menutup kemungkinan banyak penyusup yang masuk untuk menjatuhkan paket Cristal," katanya.

Anggota Bawaslu NTT, Jemris Fointuna mengaku Bawaslu NTT belum mendapatkan laporan soal dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh tim calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen Cristian Rotok dan Paul Liyanto. Namun pihaknya akan segera melakukan penyelidikan guna mengkaji laporan tersebut. "Tentu akan kita tindak lanjuti. Namun sejauh ini kita belum mendapatkan laporan," ujarnya. (mg-10/ito/vit)





Minggu, 25 November 2012

KONTES PILKADA GUBERNUR (ADA SIAPA DI BALIK SIAPA)
          ( DARI PEMGUSAHA  SAMPAI PENGUASA)


      Di tengah derasnya arus reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah (kabupaten) di Indonesai,  membawa dampak pada melemahnya pengaruh pusat atas dominasi para pemimpinan daerah (Bupati dan Wali Kota). Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ( status-kontroversial) dari hari ke hari semakin tergerus kekuasaan dan kewibawaannya. Apa yg menarik, perebutan kursi orang nomor satu itu (gubernur) tetap tdk surut dan bahkan malah semakin sengit. Segala upaya, tenaga, cara, kekuatan relasi dan tentu kekuatan finansial malah semakin besar dan sulit diterka sampai batas mana pertarungan itu akan ber/terhenti. Nalar tentu tentu tdk bisa di akal-akali atau di kelabui atas fenomena yg sedang terjadi tsb. Pertanyaan, ada di balik status Gubernur yg nyata-nyata telah kehilangan/terkuiras kekuasaan dan kewibawaannya itu. "Ada gula ,ada semut " mungkin kalimat sederhana tsb bisa membantu kita utk melacak motif di balik pertarung habis-habisan antar figur-figur balon Pilkada tsb.Pengorbanan  fikiran, tenaga dan juiga menguras beban finansial yg tdk menyurut tersebut itu membuat kita terus bertanya, "apa yg hendak di kejar/di capai" , betulkah tdk ada siapa di balik siapa terkait tersedianya dana-dana kampanye. Para pengusaha/pemodal tdk kurang gesitnya melihat momen ini sebagai peluang besar untuk memperluas dan menancapkan kukunya mulai dari kabupaten hingga propinsi. Bukan menjadi rahasia lagi kalau di balik semua itu terdapat grand strategy " pengamanan proyek-proyek vital milik para cukong".. Utk memuluskan niat tersebut para pengusaha tdk akan segan-segan membuang dana besar. Praktis  pengusaha  secar tdk langsung ikut bertarung di ruang gelap.(hal 1- bersambung....).
     Pertarungan dan  perebutan pengaruh di antara  figur2 tersebut tdk terlepas dari bgm kualitas pergerakan tim sukses masing2 calon pasangan, pergerakan mulai dari akar rumput sampai pada kualitas negosiasi di tingkat pusat bagi bbrp partai tertentu. sementara yg lainnya sibuk dengan adu tarung perebutan pengaruh dgn judul "survay publik".Bagaimanapun semua aktivitas pergerakan timsus tersebut menyedot dana/biaya operasional yg tdk kecil.Perang urat syaraf di antara para pesaing tak urung menghiasi media pemberitaan lokal dgn harapan ada umpan balik *respon positif ( masyarakat). Perubahan demi perubahan peta kekuatan di antara para calon pasangan terus menyedot perhatian publik lokal sampai-sampai para calon pasang dan timsusnya lupa mengedepankan program unggulan mereka. Ada calon pasangan yg baru akan menggodok program kerjanya dan ada pula beberapa calon lainnya yg menyembunyikan dahulu program kerjanya agar tdk menjadi sasarn tembak lawan.
     Modus bgm meningkatkan elektabilitas pasangan Cagub/Cawagubpun terus di godok ; keterwakilan partai, suku, agama, profesionalisme individu, pengalaman memimpin bahkan sampai ke hubungan kekerabatan terus di olah agar menjadi faktor penguat. Namun semua faktor tersebut  akhirnya harus takluk pada satu faktor vital dan vatal ,yakni kekuatan finansial/pendanaan.Sumber pendanaan utama tentu tdk lain daqn tdk bukan adalah pengusaha (lokal maupun nasional). Praktis para Calon harus mampu mendandani diri mereka agar dapat di anggap pantas (potensial menang)  di mata para pengusaha.
     Modus pengusaha terkait pilkada/Gubernur sesungguhnya tdk kalah serunya dan peliknya. Mrkpun melalui telah menginvestasikan dana cukup besar agar tdk salah dalam membidik calon pasangan yg harus mereka dukung. Pengusaha tentu akan memilih langkah dan cara yg savety utk meminimalkan resiko dan utk itu di antara merekapun melakukan strategy (bermain di dua kaki). Sistim pemilu dan kondisi geografis serta pendidikan politik NTT masih belum memungkinkn Calon pasangan bebas biaya dan faktanya pilkada hampir di seluruh daerah tadak ada yg bebas biaya. Demokrasi /Pilkada sesungguhnya sdg melibatkan semua potensi ekonomi utk turut serta campuir tangan dgn pengusaha sebagai lokomotifnya. (2- Bersambung...)
     

     

Sabtu, 24 Nov 2012, | 378
Perjuangkan Cagub/Cawagub Partai Golkar Kubu Novanto dan Mesang Bersaing
KUPANG, TIMEX - Tari ulur penetapan calon gubernur-calon wakil gubernur (Cagub/cawagub) NTT pada Pemilu Gubernur (Pilgub) tahun depan di tubuh partai Golkar ditengarai karena ada persaingan diantara dua kubu kekuatan politik. Masing-masing kubu saling bertahan untuk meloloskan jagoannya.

Dan dua kekuatan itu adalah kubu Bendahara Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto dan kubu Korwil NTT, Charles Mesang.
Berdasarkan informasi yang dihimpun koran ini kemarin (23/11), Setya Novanto dengan kelompoknya lebih mendukung Cris Rotok menjadi calon gubernur berpasangan dengan Abraham Paul Liyanto.

Sementara kubu Charles Mesang lebih menginginkan agar DPP Golkar menetapkan Ibrahim Agustinus Medah sebagai cagub. Perbedaan dua kelompok ini yang membuat penetapan calon gubernur-calon wakil gubernur NTT dari Partai Golkar sampai saat ini belum juga dilakukan.

Padahal, DPP Partai Golkar sudah beberapa kali mengagendakan. Bahkan, bakal cagub Ibrahim A. Medah sudah dipanggil ke DPP untuk kepentingan penetapan calon tersebut.
Menurut sumber interen Golkar kepada koran ini, dua kubu tersebut memiliki kekuatan masing-masing untuk menggolkan calonnya.

"Masing-masing memiliki argumentasi yang kuat sehingga sampai saat ini belum ada titik temu," ujar sumber yang meminta namanya tak dikorankan.
Bahkan menurut sumber tersebut, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie pun tidak bisa menentukan sikap yang tegas soal perbedaan ini.

Sehingga kemungkinan besar rapat penetapan calon yang diagendakan kembali Senin (26/11) tidak dipimpin Ical. "Rapat penetapan kemungkinan besar dipimpin Wakil Ketua Umum DPP Golkar Cicip Sutardjo," jelas sumber tersebut.

Dia menjelaskan, Ical dikenal memiliki hubungan khusus dengan Iban karena Iban merupakan salah satu Ketua DPD I Golkar yang mendukung Ical dalam Munas Golkar yang memilih Ical menjadi ketua umum Partai Golkar. Sementara Setya Novanto yang saat ini menjabat Bendahara Umum Partai Golkar juga adalah orang dekat Ical.

Dikhawatirkan perbedaan ini berdampak hingga ke DPD I dan DPD II Golkar di NTT.
Namun, hal ini dibantah oleh Wakil Ketua DPD I Golkar NTT, Mech Saba. Kepada koran ini, Jumat (23/11), Mech mengatakan, DPD I Golkar NTT tetap solid untuk mendukung dan memenangkan calon yang ditetapkan Golkar.

"Di Golkar itu sudah menjadi hal biasa yang namanya beda pendapat dan juga beda dukungan. Namun setelah ditetapkan dan menjadi keputusan partai kader Golkar akan sangat solid. Ini yang menjadi kekuatan Partai Golkar," kata Mech.

Mengenai dua kutub kekuatan antara Novanto dan Mesang, Mech mengaku tidak mengetahui hal itu. "Kalau itu kami pengurus DPD I Golkar NTT tidak tahu. Yang namanya dinamika itu wajar sehingga kami menyerahkan kepada DPP untuk memutuskan," kata Mech.

DPP Bantah

Penundaan penetapan cagub/cawagub dari Partai Golkar bukan karena ada perpecahan atau kubu-kubuan di kalangan pimpinan DPP Golkar. Hanya saja, sebagian besar tim pemilukada DPP Golkar yang masih berada di luar daerah dan luar negeri, sehingga belum bisa diambil keputusan.

Namun sudah dipastikan, penetapan dilakukan awal pekan depan.
Hal ini disampaikan Korwil NTT dari DPP Golkar, Charles Mesang, Jumat (23/11).
Menurut dia, tak ada perpecahan di DPP Partai Golkar. DPP tetap solid dan memproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam peraturan organisasi. Oleh karena itu, penentuan calon pun sudah seharusnya sesuai

dengan mekanisme. Oleh karena itu, jika ada yang berkomentar tidak sesuai dengan mekanisme, maka itu pendapat pribadi, bukan mengatasnamakan DPP Golkar.
Terkait komentar Bendahara Umum Golkar, Setya Novanto, Charles mengaku tidak mengetahuinya.

Namun, menurut dia, memang secara resmi Golkar belum mengeluarkan SK untuk cagub/cawagub yang direkomendasikan DPP Golkar, karena belum ada rapat penetapan. "Ya, memang belum ada penetapan, walaupun sudah ada hasil survei. Hasil survei sudah diserahkan. Kita mengacu kepada hasil survei. Yang tertinggilah yang direkomendasikan," ujar Charles.

Berdasar informasi yang dihimpun di DPP Golkar, sejumlah tokoh di DPP Golkar menghendaki agar Ibrahim Medah tetap maju menjadi cagub namun harus menggandeng Christian Rotok sebagai cawagub. Sayangnya, Christian Rotok bersikeras maju sebagai calon gubernur dari jalur independen, sehingga DPP masih mempertimbangkan siapa calon yang layak mendampingi Ibrahim Medah. (ito/sam/fmc/aln)
Beni Harman-Wilem Optimis Diusung Demokrat
Pos Kupang - Kamis, 22 November 2012 | 21:58 WITA

 
Laporan Wartawan Pos Kupang, Edy Bau

POS KUPANG.COM, KUPANG
-- Pasangan Beni Kabur Harman-Wilem Nope (BKH-Nope) optimis akan diusung Partai Demokrat sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2013-2018.

Hal ini karena selain keduanya adalah kader Partai Demokrat, juga karena pasangan ini telah mengantongi 14 seat termasuk  Demokrat yang akan mengusung keduanya.

Optimisme ini disampaikan bakal Calon Wakil Gubernur NTT, Wilem Nope kepada wartawan di Kantor DPRD, Rabu (21/11/2012). Dikatakannya, hingga saat ini dirinya bersama Beni Harman terus melakukan sosialisasi ke simpul-simpul dan basi-basi masyarakat.

"Ya kita optimis (diusung Partai Demokrat). Kami kader demokkrat. Pak Beni adalah pengurus DPP dan saya orang Demokrat Propinsi. Persiapan dan sosialisasi kita jalan terus karena yang menetapkan dari pusat. Saat ini sudah ada 14 seat yang siap mendukung, " katanya tanpa menyebut partai mana saja yang telah siap mendukung mereka.

Tentang informasi adanya penolakan dari Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Johni Kaunang terhadap dirinya, Nope mengaku baru mengetahui penolakan itu dari pemberitaan di media namun hal tidak terpengaruh terhadap proses sosialisasi yang tengah dilakukannya.

"Kalau ada penolakan, kita harus tahu alasan penolakannya. Ya kemarin-kemarin saya dengar penolakan tapi tidak usah dibahas. Sejak awal muncul nama-nama mulai ada penolakan tapi alasannya tidak diketahui," tukasnya.

Sebelumnya, meski ada mekanisme pendaftaran bakal calon di Demokrat terbuka untuk umum belum dibuka namun secara internal telah ada tiga pasangan calon yang mendaftar.

Tiga pasangan paket tersebut adalah Beni Harman-Eilan Nope, Anita Gah-Syahrulan dan Beni Bosu-Mel Adoe.

Masing-masing pasangan calon ini mengklaim akan mendapat dukungan penuh dan diusung oleh partai itu.

Sekretaris DPD Demokkrat NTT yang juga anggota tim sembilan propinsi, Jonathan Kana, kepada Pos Kupang mengatakan dirinya ke Jakarta guna mengkonsultasikan penetapan jadwal pendaftaran pasangan calon untuk partai itu.

Menurutnya, jadwal itu harus ditetapkan DPP karena tim sembilan juga terdiri dari unsur  DPP.

Editor : alfred_dama
Sumber : Pos Kupang

Rabu, 21 November 2012


Senin, 24 Sep 2012, | 211
Partai Hanura Jual Mahal Koalisi Partai=Tawar Menawar
KUPANG, TIMEX - Tarik menarik kepentingan partai politik jelang Pilgub NTT 2013 kian kencang. Hal ini tidak terlepas dari semakin tingginya posisi tawar partai-partai yang diajak berkoalisi. Apalagi hingga kini belum jelas partai-partai yang akan berkoalisi mengusung paket tertentu.

Adalah dua pengamat politik, David Pandie (Undana) dan Ahmad Atang (Universitas Muhammadiyah Kupang) kepada koran ini, Minggu (23/9) di Kupang. Menurut David Pandie, Partai Gerindra yang telah mengusung Esthon Foenay belum mendapat partai koalisi cukup beralasan.

Hal ini karena Gerindra yang memiliki enam kursi di dewan tidak terlebih dahulu melakukan koalisi dengan partai lain sebelum mengusung Esthon. "Kalau koalisi yang mau dibangun sekarang tentu posisi tawar dari partai politik yang diajak koalisi lebih tinggi. Apakah tawarannya berupa posisi wakil gubernur atau lainnya tentu sangat tinggi," kata David.

Pembantu Rektor III Undana ini membenarkan juga salah satu tawaran adalah uang karena itu sangat terbuka kemungkinan dilakukan partai politik yang hendak berkoalisi. "Saya kira tawaran karena kesamaan visi dan misi persentasenya kecil," ujar pengajar Fisip Undana ini.

Karena itu dia mengaku tidak heran jika sejauh ini Partai Gerindra belum mengumumkan partai koalisi untuk mengusung Esthon Foenay. Apalagi komunikasi politik yang dibangun untuk melakukan koalisi belum menemukan titik temu sehingga belum ada koalisi resmi yang dibangun sejauh ini.

Kondisi yang sama menurut David, juga dialami partai lain yang juga akan mengusung calon sendiri namun belum memenuhi syarat mengajukan calon. Partai tersebut adalah Demokrat yang kemungkinan besar akan mengusung Benny Kabur Harman.

"Kondisi yang sama juga saya lihat terjadi di Partai Demokrat. Walaupun sudah ada statemen bahwa sudah ada partai koalisi dengan jumlah kursi mencapai 18 tetapi belum disampaikan secara resmi hingga saat ini," kata David Pandie.

Hal yang sama juga disampaikan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang. Menurut Atang, saat ini masih terjadi tarik menarik kepentingan antara partai politik yang akan melakukan koalisi sehingga belum ada partai politik yang resmi melakukan koalisi. "Padahal, waktu pelaksanaan Pilgub semakin dekat yang mana figur calon membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi diri," ujarnya.

Menurut Atang, belum adanya koalisi yang dibangun itu karena posisi tawar dari partai yang diajak koalisi cukup tinggi. "Bisa posisinya sebagai calon wakil gubernur atau bisa juga uang sehingga belum ada partai yang resmi melakukan koalisi," ujarnya.

Karena itu menurut Atang, koalisi yang akan dibangun adalah koalisi minimalis karena partai politik yang akan berkoalisi hanya sebatas untuk memenuhi syarat untuk mengajukan calon. "Sehingga kalau Gerindra sudah punya enam kursi maka dia hanya butuh tiga kursi lagi atau Demokrat yang sudah punya tujuh hanya mencari dua lagi," ujarnya. Hal itu menurutnya karena tingginya posisi tawar dari partai peserta koalisi.

Apalagi, lanjutnya, fenomena kemenangan Jokowi di Pilgub DKI Jakarta yang mana hanya ada dua partai koalisi akan memberi spirit partai di daerah dalam melakukan koalisi.

Terpisah, Ketua DPD Hanura NTT, Jimmy Sianto yang dikonfirmasi mengenai koalisi dengan partai lain jelang Pilgub NTT, Minggu kemarin mengatakan partai yang dipimpinnya masih sebatas melakukan penjajakan dengan partai politik lainnya untuk koalisi. "Belum ada kemajuan karena kami baru sebatas melakukan penjajakan untuk melakukan koalisi," ujar Jimmy.

Namun, dia mengaku sudah menemui Gubernur NTT yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan, Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur NTT, Esthon Foenay guna membicarakan mengenai koalisi tersebut.

"Saya sudah bertemu dengan Pak Frans dan Pak Esthon namun kami masih sebatas melakukan penjajakan untuk koalisi. Belum ada keputusan karena Hanura sendiri belum melakukan proses. Prinsipnya semua yang bangun komunikasi siap mengikuti mekanisme yang ada di Hanura," kata Jimmy.

Ditanya tawaran untuk posisi wakil gubernur dari Partai Gerindra untuk mendampingi Esthon Foenay, Jimmy mengatakan, pihaknya baru sebatas melakukan penjajakan. Namun, informasi yang diperoleh koran ini, Hanura mendapat tawaran untuk posisi wakil gubernur jika berkoalisi dengan Gerindra.

Hanura sendiri sudah menyiapkan beberapa figurnya untuk maju dalam Pilgub seperti Saleh Husin (Anggota DPR RI asal NTT) dan Jimmy Sianto (Ketua DPD Hanura NTT).
Partai Hanura saat ini memang memiliki posisi yang strategis karena memiliki lima kursi di DPRD NTT. Keberadaannya dalam koalisi akan sangat menentukan. Sehingga posisi tawarnya juga sangat tinggi. Partai lain yang juga memiliki posisi tawar cukup tinggi adalah PDS (3 kursi) dan PKPB (3 kursi). (ito/vit)


PARPOL YANG SUDAH AJUKAN CALON

1. Partai Golkar : 11 kursi (memenuhi syarat pengajuan calon)
2. PDI Perjuangan : 9 kursi (memenuhi syarat pengajuan calon)
3. Partai Demokrat : 7 kursi (belum memenuhi syarat)
4. Partai Gerindra : 6 kursi (belum memenuhi syarat)

PARTAI DENGAN POSISI TAWAR

1. Partai Hanura : 5 kursi
2. PDS : 3 kursi
3. PKPB : 3 kursi
4. PPRN : 1 kursi
5. PKS : 1 kursi
6. PAN : 1 kursi
7. PKB : 1 kursi
8. PPI : 1 kursi
9. Pakar Pangan : 1 kursi
10. PPDI : 1 kursi
11. PDK : 1 kursi
12. Republikan : 1 kursi
13. Pelopor : 1 kursi
14. PPP : 1 kursi

SUMBER: DATA OLAHAN TIMEX

Selasa, 20 November 2012

KONTES PILKADA GUBERNUR (ADA SIAPA DI BALIK SIAPA)


Di tengah derasnya arus reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah (kabupaten) di Indonesai,  membawa dampak pada melemahnya pengaruh pusat atas dominasi para pemimpinan daerah (Bupati dan Wali Kota). Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ( status-kontroversial) dari hari ke hari semakin tergerus kekuasaan dan kewibawaannya. Apa yg menarik, perebutan kursi orang nomor satu itu (gubernur) tetap tdk surut dan bahkan malah semakin sengit. Segala upaya, tenaga, cara, kekuatan relasi dan tentu kekuatan finansial malah semakin besar dan sulit diterka sampai batas mana pertarungan itu akan ber/terhenti. Nalar tentu tentu tdk bisa di akal-akali atau di kelabui atas fenomena yg sedang terjadi tsb. Pertanyaan, ada di balik status Gubernur yg nyata-nyata telah kehilangan/terkuiras kekuasaan dan kewibawaannya itu. "Ada gula ,ada semut " mungkin kalimat sederhana tsb bisa membantu kita utk melacak motif di balik pertarung habis-habisan antar figur-figur balon Pilkada tsb.Pengorbanan  fikiran, tenaga dan juiga menguras beban finansial yg tdk menyurut tersebut itu membuat kita terus bertanya, "apa yg hendak di kejar/di capai" , betulkah tdk ada siapa di balik siapa terkait tersedianya dana-dana kampanye. Para pengusaha/pemodal tdk kurang gesitnya melihat momen ini sebagai peluang besar untuk memperluas dan menancapkan kukunya mulai dari kabupaten hingga propinsi. Bukan menjadi rahasia lagi kalau di balik semua itu terdapat grand strategy " pengamanan proyek-proyek vital milik para cukong".. Utk memuluskan niat tersebut para pengusaha tdk akan segan-segan membuang dana besar. Praktis semuanya pengusaha ikut secar tdk langsung ikut bertarung di ruang gelap.(hal 1- bersambung....)
Ketua Hanura NTT: Itu Hanya Isu
Pos Kupang - Selasa, 20 November 2012 | 21:33 WITA                

Jimmy-Sianto.jpg
POS KUPANG/ALF
Jimmy Sianto, Ketua Partai Hanura NTT
Laporan Wartawan Pos Kupang, Edy Bau

POS KUPANG.COM, KUPANG
-- Ketua DPD Partai Hanura NTT, Jimmi W.B. Sianto kepada Pos Kupang melalui layanan Blackberry Messenger (BBM), Senin (19/11/2012) sore menanggapi adanya informasi yang beredar bahwa dirinya selaku Ketua DPD Hanura NTT mendapat penolakan alias Mosi tidak percaya dari pengurus partainya, Sianto membantah keras.

Menurutnya, informasi itu hanya merupakan isu sesat yang sengaja dihembuskan oleh oknum tertentu sehingga tidak perlu ditanggapi.

"Tidak ada itu. Itu hanya isu saja dan kami baru rapat Badan pengurus harian  DPD Hanura NTT," jawabnya melalui BBM, Selasa (20/11/2012) sore.

Editor : alfred_dama
Sumber : Pos Kupang
Rabu, 21 Nov 2012, | 5

Iban: DPP Golkar Tunju Saya
JAKARTA, TIMEX - Ketua DPD I Golkar NTT, Ibrahim Agustinus Medah mengklaim telah mendapat restu dari DPP Partai Golkar sebagai calon gubernur (Cagub) NTT untuk maju bertarung pada Pemilu Gubernur (Pilgub) NTT tahun 2013 nanti.

Klaim sosok yang akrab disapa Iban Medah ini karena dirinya memiliki tingkat elektabilitas lebih baik dibanding figur lain yang telah disurvei DPP Partai Golkar, melalui lembaga survei yang ditunjuk partai berlambang pohon beringin itu. Hanya, proses penetapan cagub dan cawagub Partai Golkar ini belum dilakukan.

Ada dua alasan penetapan ini ditunda untuk kesekian kalinya, pertama, karena ada anggota tim Pilkada DPP Partai Golkar yang sedang ke luar negeri (LN) sehingga tidak lengkap. Alasan kedua, DPP Golkar membutuhkan tambahan waktu untuk melakukan kajian terhadap hasil survei untuk figur/calon wakil gubernur pendamping calon gubernur nanti.

Iban Medah yang dikonfirmasi Fajar Media Center (FMC), tadi malam (20/11), membenarkan bahwa dirinya sudah ditunjuk DPP Golkar untuk menjadi cagub NTT. "Iya memang benar setelah tadi (kemarin, red) saya bertemu unsur DPP, saya ditunjuk menjadi calon dari Golkar, tapi sampai sekarang belum penetapan karena masih menunggu kajian terhadap calon wakil. Jadi masih menunggu satu dua hari lagi," ungkap Iban Medah.

Menurut Iban, dirinya disetujui DPP Golkar untuk maju Pilgub NTT karena hasil survei yang dilakukan lembaga survei yang ditunjuk DPP Partai Golkar menempatkan Iban diposisi teratas. Karena itu, Iban masih menunggu jadwal penetapan dari DPP Partai Golkar. "Karena saat ini tim Pemilukada DPP belum lengkap, maka mungkin satu atau dua hari lagi (baru ditetapkan, red), sambil menunggu kajian terhadap (calon) wakil," jelasnya.

Terkait cawagub yang akan mendampingi dirinya, Iban menyatakan DPP akan kembali mengambil keputusan berdasarkan hasil survei, sehingga dirinya masih menunggu hasil kajian tersebut.

Diantara Alo Liliweri dan Hugo Kalembu, siapakah yang lebih berpeluang? "Saya tidak mau menyebutkan siapa-siapa. Tapi nama-nama itu sudah ada dan akan diputuskan oleh DPP sesuai dengan hasil survei," kata Iban Medah.
Iban membantah jika penentuan wakil gubernur yang mendampinginya diserahkan kepada dia untuk menentukan.

Dikatakan, penentuan wakil gubernur juga harus mengacu kepada hasil survei. Siapa yang tertinggi maka akan ditetapkan. "Tidak benar itu. Semua berdasarkan hasil survei. Nanti dalam rapat baru kita bisa tau siapa yang tertinggi. Kita pilih yang punya elektabilitas tinggi," kata mantan Bupati Kupang dua periode itu.

Terpisah, Korwil NTT, Charles Mesang juga membenarkan bahwa Iban Medah yang direkomendasikan DPP Golkar menjadi cagub NTT. Namun, sampai saat ini DPP belum memutuskan siapa cawagub pendamping Medah. Penetapan wakil masih menunggu tim Pemilukada DPP. "Saat ini ada tim yang masih di luar negeri, ada yang masih di luar daerah dan kita harus menunggu mereka. Satu dua hari lagi sudah bisa. Paling lambat akhir pekan ini," ujar Charles.

Menurut dia, penetapan cagub akan dilakukan serentak bersama cawagub dan akan dihadiri semua unsur DPP. "Jadi harus menunggu wakil baru sekalian ditetapkan. Tidak satu-satu, semua serentak," kata anggota Komisi IX DPR RI itu.

Charles enggan berkomentar soal peluang dua kandidat pendamping Iban Medah, yakni Hugo Rehi Kalembu dan Alo Liliweri. Menurut dia, DPP dan tim Pemilukada akan mengkaji hasil survei yang telah dilakukan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. "Belum bisa saya omong karena harus dikaji lagi hasil survei. Nanti di rapat baru dibahas hasil survei itu," jelas Charles.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di DPP Golkar sebelumnya, terkait calon wakil gubernur, figur Alo Liliweri lebih unggul atas kandidat lainnya. Hugo Kalembu hanya unggul di daratan Sumba. Sementara dukungan untuk Alo Liliweri tersebar di hampir semua kabupaten/kota di NTT.

Kandidat calon wakil gubernur lain yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah Christian Rotok (Bupati Manggarai) yang kini lebih memilih menjadi calon gubernur dari jalur independen menggandeng kader Golkar lainnya, Abraham Paul Liyanto. (sam/fmc/aln)
 
Tahapan Pilgub NTT
 
 
 
 
Pos Kupang - Selasa, 16 Oktober 2012 | 22:29 WITA

Pilkada-KPU.jpg
Net
Ilustrasi


1. Tahapan persiapan : 1 Januari 2012 - 15  Oktober 2012

2. Pelaksanaan :

a). Pemutakhiran data pemilih : Tanggal 3 September 2012 - 14 Maret 2013.

b). Pencalonan : Tanggal 8 November 2012 - 4  Februari 2013

c). Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara: tanggal 1 Desember
2012        - 11 Maret 2013

d). Mengusulkan hari dan tanggal pemunghutan  suara kepada mendagri melalui Gubernur;            Tanggal 18 Februari 2013 - 15 Maret 2013.

e). Kampanye : Tanggal 24 Februari 2013 - 6  April 2013.

f). Pemungutan dan perhitungan suara :
      * Persiapan : tanggal 1 maret 2013 - 17 Maret 2013
      * Pelaksanaan : Tanggal 18 Maret 2013 - 27 Maret 2013
      * Pelantikan dan pengucapan sumpah dan  janji;  16 Juli 2013.

3. Penyelesaian : 28 Maret 2013 - 16 Juli 2013.

* Putaran kedua dijadwalkan tanggal 19 April 2013 - 16    Juli 2013.
 GESEKAN DAN TARIK MENARIK DI SEKITAR PILGUB-NTT PERIODE ( 2013-2018)

Drs. Fritz Dju Bida
Usman Gumantik,SE

Peta pertarungan politik di pentas pilgub NTT dari hari- kehari  semakin marak. Paling tidak itu terlihat ketikan Golkar sebagai salah satu Partai besar masih belum juga mampu menetapkan calon tetap, siapa yg bakal di usung utk maju bertarung di perhelatan pentas PILGUB-NTT kali ini.Gesekan dan perebutan pengaruh antara kubu Iban Meda dgn Drs. FRITZ DJU BIDA                                  kubu Rotok semakin menajam. Klaim bahwa salah satu pihaklah yg lebih mendapatkan dukungan rakyat masih belum juga usai. Survay publik sebagai syarat utama pencalonan Partai Golkar masih belum memberikan keputusan, siapa yg terpilih dan di usung oleh paratai berbaju kuning ini.  Sementara pihak Rotok tetap memasang strategy bermain di dua kaki, karena sejak semula pasangan rotok-Abraham Liyanto juga menyiapkan pintu masuk lain (independen).Sementara di kubu lain perebutan pengaruh di tubuh artai besar (Partai Demokrat ) juga tetap berlangsung sengit antara kubu Benny K Harman dgn rekan sesama partainya Itta Gah. Kubu Esthon -Tallo yg di usung Partai Gerindra dan PDS tampak percaya diri krn minim gesekan walau perebutan pengaruh sang wagub dgn gubernur (Frans Leburaya) ini sesungguhnya secara diam-diam terus saja berlangsung. PDIP konon walau tampak telah aman tetap saja masih terus bergerilya merebuit pengaruh partai-partai PPP,PKB dan PKS  plus Hanura (partai berhaluan Islam kecuali Hanura). Pergerakan PDIP ini akan meringankan beban Kubu Benny  K Harman dlm usaha merebut pengaruh DDP PD .Di luar persaingan antara calon-calon dari partai-partai yg memiliki kursi tersebut, partai-parati NON SIT juga tdk kalag gesit. Partai non sit dengan sigab membentuk koalisi BHINEKA utk mengusung calon mereka sendiri..Partai NON SIT ini yg berjumlah 19 partai dgn akumulasi 22,8 persen suara ini bagaimanapun adalah kuda hitam yg sewaktu-waktu mencuri peluang> Kabar terakhir dari dari sekian banyak peminat yg mengambil formulir ,hanya tiga yg mengembalikan formulir isian dan terakhir tinggal kubu Benny Bosu dan kubu FRITZ-USMAN (FIRDAUS) yg dinyatakan telah resmi mendaftar. Persaingan antara Kubu Bosu dgn kubu FIRDAUS masih terus berlangsung. Masih ada beberapa tahab (FIT and PHROPER). Na/mun berdasarkan isu yg santer di dengar, kubu FIRDAUS lebih besar peluangnya.Pengalaman Fritz Dju Bida ketika menjadi Wakil Bupati Kupang dan kemampuan menguasai masalah lokal menjadi modal kuat ketika harus menggandeng calon wakilnya yg terbilang seorang bankir senior (Usman Gumanti,SE). Paduan antara figur yg berpengalaman di bidang operasional birokrasi dgn ekonom (bankir) mereka klaim sebagi paduan yg saling mengisi da menjadi modal kuat memecah kebuntuan pembangnan di NTT. Fritz yg merupakan putra Sabu ini tampak sudah banyak makan asam garam politik lokal NTT sementara Usaman yg akrab di sapa Jhony lebih banyak fokus ketika membicarakan bagaomana agar investasi dapat mendarat di NTT. Bankir senior yg bertempat tinggal di Jakarta ini adalah juga putra NTT asli. Lahir di Sumba, kecil di Pulau Timor. Putra salah satu pemuka Muslim NTT dan Polisi ini tampak sekali lebih tenang menyikapi peta persaingan di pilgub kali ini. Usman Gumantik yg adalah keluarga besar Baranuri asli Ende ini tdk menjanjikan apa-apa selain kerja keras. Statemennya yg menyatakan ' kami maju bukan utk mengalahkan atau memenangkan siapa-siapa, kami maju krn telah siap memikul beban yg selama ini di biarkan oleh para pememimpin sebelumnya'. Dua pasangan ini mengajak rakyat utk bersatu, menyatukan tekad utk sesegeramungik mengejar ketertinggalan NTT..(oleh : Max Umbu)


Selasa, 16 Oct 2012, | 403
Tahapan Pilgub NTT Resmi Dimulai Pilgub NTT Jangan Asal Jadi
KUPANG, TIMEX - Secara resmi tahapan Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) NTT periode 2013-2018 dimulai, Senin (15/10). KPU Pusat mengingatkan KPU NTT untuk melaksanakan penuh tanggung jawab. Tidak hanya asal jadi memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Peringatan ini dilecutkan Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik pada peluncuran tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2013, Senin (15/10) di Aula Eltari Kupang.

"KPU NTT jangan hanya pikir selesaikan tanggung jawab saja. Tetapi harus lebih baik. Saya harap KPU NTT harus tekad agar Pilgub NTT bisa berhasil dan dilaksanakan secara damai dan hasilkan pemimpin yang berkualltas. Tidak hanya asal jadi saja," pinta Husni.

Husni juga mengingatkan agar penyelenggara sedapat mungkin menekan terjadinya persoalan yang bisa berbuntut pada masalah hukum. Karena menurutnya hal itu hanya akan memperpanjang masalah hingga sampai di Jakarta. Akibatnya, pelaksanaan Pilkada bisa terhambat. "Jangan penetapan pemenangnya nanti dilakukan di Jakarta karena terjadi masalah dan diputuskan di Jakarta. Yang tetapkan pemenang harus KPU di daerah sendiri," kata Husni.

Untuk mewujudkan hal ini, kata Husni, carannya adalah dengan membangun komitmen bersama antara penyelenggara yakni KPU, pengawas (Bawaslu) dan peserta yakni partai politik.

Komitmen bersama ini, lanjut Husni, harus dilandasi semangat yang sama untuk menyukseskan Pilkada. "Sehingga sejak dilantik April 2012, kami minta semua daerah untuk profesional dan komit dengan membuat pakta integritas. Harus kerja profesional dan netral," kata Husni.

Dirinya juga mengharapkan Provinsi NTT harus menjadi contoh keberagaman dalam pelaksanaan Pilkada. Dia mengatakan, NTT sangat beragam namun sangat rukun sehingga itu pun harus terwujud dalam Pilgub NTT tahun depan.

Senada dengan dia, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya mengharapkan penyelenggara Pilgub NTT yakni KPU NTT untuk lebih menjamin proses Pilgub berjalan dengan aman dan nyaman yang memberi ruang bagi semua masyarakat untuk terlibat. "Saya harap KPU NTT juga konsisten dengan jadwal yang ada sehingga pelaksanaan Pilgub NTT benar-benar dilaksanakan dengan lancar dan aman," kata Frans Lebu Raya.

Ia juga mengharapkan dukungan partai politik untuk menyukseskan Pilhub NTT ini. "Sebagai pembina partai politik di daerah saya harap parpol siap diri secara baik. Sesuaikan proses internal partai dengan tahapan yang ada," ujarnya. Parpol juga diminta untuk membangun komunikasi yang baik dengan KPU.

Ia kembali mengingatkan persoalan krusial dalam hal ini data pemilih harus benar-benar diperhatikan. Sehingga dirinya KPU NTT melakukan verifikasi data pemilih dengan mengikuti aturan yang ada. "Data pemilih pemerintah sudah serahkan ke KPU NTT 1 Oktober 2012. Sehingga kita harap verifikasi data pemilih ini dilakukan secara baik sampai di pemilih masing-masing," katanya.

Pada kesempatan itu, Frans Lebu Raya yang akan kembali maju pada Pilgub 2013 berpasangan dengan Benny Litelnoni berharap semua elemen masyarakat di NTT untuk saling dukung dan bersinergi untuk menyukseskan Pilgub NTT. "Komitmen untuk membangun NTT tidak boleh berbeda.

Saling dukung dan bersinergi untuk sukseskan Pilgub aman, nyaman sehingga bisa jadi contoh bagi daerah lain," imbuhnya. Dia juga mengatakan, Pilgub hanya sebuah jalan dari sekian banyak jalan untuk membangun daerah. "Kita semua anak Flobamora. Pilihan boleh beda tetapi kita tetap bersaudara," katanya.

Untuk diketahui, Pilgub NTT akan dilaksanakan bersamaan dengan Pemilukada Sikka pada Arpil 2013 mendatang dengan anggaran senilai Rp 146 miliar lebih untuk dua putaran dengan jumlah pemilih 3.555.182 orang yang tersebar di 21 kabupaten/kota.
(ito/vit)