SALAH SATU PROGRAM UNGGULAN PAKET  "FIRDAUS"

                                 ( MOBILE BIROCRATION -  Birokrasi berjalan)

     Salah satu permasyalahan pemik bgm mengoperasikan sistim birokrasi pemerintahn di tingkat daerah (Propinsi-Kabupaten) adalah lemahnya daya jangkau dan kualitas jangkauan birokrasi. Bersamaan dgn itu kontrol efektif para pemegang tampuk pemerintahan sangat lemah sehingga berdampak serius pada kualitas keputusan dan kebijakan yg seharusnya dapat di ambil dgn efektif dan dengan kualitas kebijakan yg produktif. Sadar akan kelemahan sistim operasi birokrasi itulah Paket Firdaus telah merancang Strategy khusus utk memudahkan keterjangkauan dan efektifits layanan sampai ke akar rumput.
     Paket Firdaus, bila nanti lolos dan dipercayakan utk dapat bersaing dalam kontes pilgub-NTT dan di percaya rakyat utk memimpin NTT maka akan di lakukan " Birokrasi berjalan". Birokrasi berjalan ini akan bersifat bergerak dan bergerak menjangkau daerah-daerah dengan cara mempersiapkan BUS khusus. Direncanakan dengan  BUS tsb Gubernur secara bergantian dgn Wakil gubernur   terus bergerak 6 hari dalam seminggu melakukan perjalanan menjangkau sampai ke desa-desa. BUS tersebut rencananya akan di perlengkapi dengan alat kerja birokrasi yg cukup. Dan bila perlu agar hasil pembangunan dapat tersosialisasikan, disediakan ruang khusus dalam bis tersebut "ruang bagi wartawan" utk dapat secara langsung meliput dan menyiarkan hasil pembangunan kepada masyarakat luas, proses dialogis di harapkan dapat terjalin secara langsung. Umpan balik sistim ini di harapkan akan mempercepat laju pembangunan, kualitas jalanan di pedesaan dengan sendirinya akan m4enjadi perhatian.
     Sedangkan utk menggerakkan dinas-dinas terkait, akan di bentuk POSKO-POSKO BE$RGERAK )MOBILE POSKO) yg akan melayani panggilan para petani dan nelayan. Layanan Posko bergerak ini akan terus beroperasi/on the road dalam jam-jam kerja. - By Max Umbu (bersambung.......)

     
     


     

     

KUPANG METRO

Rabu, 28 Nov 2012, | 214 Rekayasa Tanda Tangan dan Stempel Dukungan Paket Cristal di TTU Palsu

KEFA,TIMEX - Pasca penyerahan dokumen dukungan dari paket perseorangan yakni Paket Cristal (Cristian Rotok-Abraham Paul Liyanto) ke KPU NTT menuai masalah saat memasuki tahapan verifikasi. Verifikasi dokumen dukungan Paket Cristal kini tenah dilakukan oleh PPK, PPS di semua kabupaten/kota di Provinsi NTT. Dan verifikasi di Kabupaten TTU oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kefamenanu, Selasa (27/11) ditemukan sejumlah kejanggalan. Kejanggalan tersebut berhubungan dengan pemalsuan identitas warga yang memberikan dukungan seperti tempat tanggal lahir dan tandatangan. Pemalsuan ini termasuk mencaplok nama baik pemerintah desa/kelurahan di Kecamatan Kota Kefamenanu. Terbukti, adanya pemalsuan tandatangan, NIP, nomor surat, stempel yang ada pada surat keterangan berdomisili (lihat foto). Akibat pemalsuan ini membuat Lurah Bansone, Gregorius Kono dan Ketua PPK Kecamatan Kota Kefamenanu, Petrus Uskono harus mengadukan kejanggalan fatal ini. Kepada Timor Express, Lurah Bansone, Gregorius Kono di ruang kerjanya mengaku mendapat informasi dari PPK Kecamatan Kota Kefamenanu bahwa ada temuan soal pemalsuan tanda tangan, NIP, paraf serta nomor surat yang tertera pada surat keterangan domisili. Atas informasi itu, lanjut Gregorius, pihaknya melakukan pengecekan dan ternyata semua informasi itu benar. “Kita punya daftar surat masuk dan keluar sehingga nomor surat yang dikeluarkan jelas tertera pada daftar surat keluar dan masuk. Perbuatan ini adalah salah satu cara yang kurang terpuji karena pemerintah tidak dihargai,” kata Gregorius Kono lagi. Ia kemudian meminta aparat kepolisian mengusut tuntas tindak pidana pemalsuan tersebut. Oknum pelaku, harus segera ditemukan karena bila tidak maka masyarakat kecil yang justru akan menjadi korban oknum tidak bertanggungjawab untuk kepentingan politik. “Saat ini kita masih harus melakukan komunikasi dengan kepolisian sehingga hal tersebut bisa ditindaklanjuti. Segala sesuatu yang terjadi itu adalah palsu,” ujarnya. Terpisah, Ketua PPK Kecamatan Kota Kefamenanu, Petrus Uskono menjelaskan setelah mendapat informasi dari KPU untuk ambil berkas dokumen dukungan dari paket perseorangan Paket Cristal maka pihaknya langsung bekerja. Setelah dilakukan pengecekan, selanjutnya dokumen dukungan langsung didistribusikan ke desa/ kelurahan. "Setelah dilakukan verifikasi ternyata ditemukan beberapa rekayasa. Rekayasa itu berkaitan dengan pemalsuan tandatangan, stempel, nomor surat serta NIP lurah. Sementara untuk indentitas warga, ditemukan sejumlah pemalsuan seperti tempat tanggal lahir dan tandatangan,” jelas Petrus Uskono. Kejanggalan-kejanggalan ini kata Petrus Uskono kemudian dikonfirmasikan ke warga yang bersangkutan termasuk lurah. Dua wilayah kelurahan yang ditemukan adanya kejanggalan itu yakni Kelurahan Maubeli dan Kelurahan Bansone. “Setelah kita lakukan cross check ternyata semua dukungan itu adalah palsu. Dukungan suara itu untuk Paket Cristal," sambungnya. Ia menambahkan untuk Kelurahan Bansone sebanyak 189 dukungan baik itu berupa KTP dan juga surat keterangan domisili. Hal yang sama juga terjadi di Kelurahan Maubeli dimana dukungan KTP dan surat keterangan domisili sebanyak 215. Semua kejanggalan yang berhubungan dengan pemalsuan itu ada pada surat keterangan domisili. Dukungan suara berupa KTP dan surat keterangan domisili untuk Kecamatan Kota Kefamenanu hanya ada enam kecamatan saja dari jumlah kecamatan sebanyak sembilan. Benyamin Son, salah seorang warga yang identitasnya dipalsukan mengaku kesal. Dirinya menilai, semua yang dilakukan seperti yang ada pada dokumen dukungan yang sudah diserahkan KPU ke PPK dan PPS itu adalah salah. “Saya tidak tahu tapi tiba-tiba semua sudah dilakukan. Nama saya dibawa- bawa untuk kepentingan tertentu,” kata Benyamin yang juga Ketua PPS Kecamatan Kota Kefamenanu. Ia mengaku bisa tandatangan tetapi surat keterangan domisili hanya cap jempol saja termasuk tempat tanggal lahirnya juga salah. Terkait temuan ini, bakal calon Gubernur NTT dari Paket Cristal, Cristian Rotok mengatakan pihaknya tidak akan menggunakan semua dukungan yang ditengarai bermasalah tersebut. "Saya akan hapus semua yang diduga bermasalah itu. Namun, kami akan mengecek langsung sehingga saya sudah menugaskan Ketua Tim Yan Mboeik untuk melihat langsung di lapangan," kata Cris Rotok melalui telepon selulernya, tadi malam. Mengenai langkah hukum yang diambil, Cris Rotok mempersilahkan untuk dilakukan proses hukum terhadap oknum yang diduga melakukan pemalsuan itu. "Kami mendukung proses hukum terhadap oknum yang diduga bermasalah karena itu tindakan pidana. Namun, proses di paket Cristal tetap berjalan," ujarnya. Dirinya juga menduga ada pihak yang sengaja berusaha untuk menjegal langkah Critsal. "Saya duga ada penyusup yang masuk dengan tujuan mengganggu paket Cristal," ujarnya. Karena itu dia menghimbau tim Cristal untuk lebih solid menghapai Pilgub NTT 2013. Hal yang sama juga dikatakan bakal calon Wakil Gubernur NTT, Abraham Paul Liyanto. Paul mengatakan, pihaknya sudah menugaskan ketua tim untuk mengecek langsung. "Tim Cristal akan mengecek langsung siapa pelakunya," ujarnya. Dirinya juga menduga ada penyusup yang sengaja masuk untuk menjatuhkan paket Cristal. "Dalam situasi politik seperti ini tidak menutup kemungkinan banyak penyusup yang masuk untuk menjatuhkan paket Cristal," katanya. Anggota Bawaslu NTT, Jemris Fointuna mengaku Bawaslu NTT belum mendapatkan laporan soal dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh tim calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen Cristian Rotok dan Paul Liyanto. Namun pihaknya akan segera melakukan penyelidikan guna mengkaji laporan tersebut. "Tentu akan kita tindak lanjuti. Namun sejauh ini kita belum mendapatkan laporan," ujarnya. (mg-10/ito/vit)

BERITA LAINNYA Rofli Takubesi Tewas Ditembak OPM Kapolda Setuju Anton Sinaga Dihukum Mati Pemprov NTT Perlu Mengkaji Ulang Kuota BBM Subsidi 2013 Gubernur: Jangan Timbun BBM Ingat...! Selalu Jarak Supaya Aman Truk Nyaris Terbalik Dinas PU Provinsi Mangkir

BERITA POPULER Sejumlah Petinggi Polda NTT, Dimutasi Yenny Ditahan, Conterius Menyusul Dikritisi, Mutasi 'Sapu Bersih' ala Pemkot 100 Jabatan Di Pemkot Bakal Hilang Pengumuman UN SMA/SMK Setelah Pilgub Timor Express Rayakan HUT ke-5 Telkom Bali Optimis Bangun 60 BTS

NASIONAL Anggota DPR Minta Bagian 5 Persen Goris Mere Pensiun Orang Dekat Presiden Dinilai Tak Cerdas	INTERNASIONAL Hacker Rontokkan Ribuan Web Israel Insiden Benghazi Murni Aksi Teroris Bocah Perempuan Ditemukan di Perut Buaya
PENDIDIKAN Dinas PPO Surati Mendikbud Guru Diminta Mengabdikan Diri Junjung Tinggi Kode Etik Guru	ALL SPORT Sajikan Pertarungan Ketat dan Menarik Pagi ini, Sirkuit Atletik NTT di Mulai JAC Gelar Offroad
KUPANG METRO Rofli Takubesi Tewas Ditembak OPM Kapolda Setuju Anton Sinaga Dihukum Mati Pemprov NTT Perlu Mengkaji Ulang Kuota BBM Subsidi 2013	EKONOMI BISNIS Disperindag NTT Jamin Pasokan Sembako Aman Pengusaha Diminta Sesuaikan UMP KSU Nusa Lontas Permai Bidik PNS

KONTES PILKADA GUBERNUR (ADA SIAPA DI BALIK SIAPA)
          ( DARI PEMGUSAHA  SAMPAI PENGUASA)

      Di tengah derasnya arus reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah (kabupaten) di Indonesai,  membawa dampak pada melemahnya pengaruh pusat atas dominasi para pemimpinan daerah (Bupati dan Wali Kota). Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ( status-kontroversial) dari hari ke hari semakin tergerus kekuasaan dan kewibawaannya. Apa yg menarik, perebutan kursi orang nomor satu itu (gubernur) tetap tdk surut dan bahkan malah semakin sengit. Segala upaya, tenaga, cara, kekuatan relasi dan tentu kekuatan finansial malah semakin besar dan sulit diterka sampai batas mana pertarungan itu akan ber/terhenti. Nalar tentu tentu tdk bisa di akal-akali atau di kelabui atas fenomena yg sedang terjadi tsb. Pertanyaan, ada di balik status Gubernur yg nyata-nyata telah kehilangan/terkuiras kekuasaan dan kewibawaannya itu. "Ada gula ,ada semut " mungkin kalimat sederhana tsb bisa membantu kita utk melacak motif di balik pertarung habis-habisan antar figur-figur balon Pilkada tsb.Pengorbanan  fikiran, tenaga dan juiga menguras beban finansial yg tdk menyurut tersebut itu membuat kita terus bertanya, "apa yg hendak di kejar/di capai" , betulkah tdk ada siapa di balik siapa terkait tersedianya dana-dana kampanye. Para pengusaha/pemodal tdk kurang gesitnya melihat momen ini sebagai peluang besar untuk memperluas dan menancapkan kukunya mulai dari kabupaten hingga propinsi. Bukan menjadi rahasia lagi kalau di balik semua itu terdapat grand strategy " pengamanan proyek-proyek vital milik para cukong".. Utk memuluskan niat tersebut para pengusaha tdk akan segan-segan membuang dana besar. Praktis  pengusaha  secar tdk langsung ikut bertarung di ruang gelap.(hal 1- bersambung....).
     Pertarungan dan  perebutan pengaruh di antara  figur2 tersebut tdk terlepas dari bgm kualitas pergerakan tim sukses masing2 calon pasangan, pergerakan mulai dari akar rumput sampai pada kualitas negosiasi di tingkat pusat bagi bbrp partai tertentu. sementara yg lainnya sibuk dengan adu tarung perebutan pengaruh dgn judul "survay publik".Bagaimanapun semua aktivitas pergerakan timsus tersebut menyedot dana/biaya operasional yg tdk kecil.Perang urat syaraf di antara para pesaing tak urung menghiasi media pemberitaan lokal dgn harapan ada umpan balik *respon positif ( masyarakat). Perubahan demi perubahan peta kekuatan di antara para calon pasangan terus menyedot perhatian publik lokal sampai-sampai para calon pasang dan timsusnya lupa mengedepankan program unggulan mereka. Ada calon pasangan yg baru akan menggodok program kerjanya dan ada pula beberapa calon lainnya yg menyembunyikan dahulu program kerjanya agar tdk menjadi sasarn tembak lawan.
     Modus bgm meningkatkan elektabilitas pasangan Cagub/Cawagubpun terus di godok ; keterwakilan partai, suku, agama, profesionalisme individu, pengalaman memimpin bahkan sampai ke hubungan kekerabatan terus di olah agar menjadi faktor penguat. Namun semua faktor tersebut  akhirnya harus takluk pada satu faktor vital dan vatal ,yakni kekuatan finansial/pendanaan.Sumber pendanaan utama tentu tdk lain daqn tdk bukan adalah pengusaha (lokal maupun nasional). Praktis para Calon harus mampu mendandani diri mereka agar dapat di anggap pantas (potensial menang)  di mata para pengusaha.
     Modus pengusaha terkait pilkada/Gubernur sesungguhnya tdk kalah serunya dan peliknya. Mrkpun melalui telah menginvestasikan dana cukup besar agar tdk salah dalam membidik calon pasangan yg harus mereka dukung. Pengusaha tentu akan memilih langkah dan cara yg savety utk meminimalkan resiko dan utk itu di antara merekapun melakukan strategy (bermain di dua kaki). Sistim pemilu dan kondisi geografis serta pendidikan politik NTT masih belum memungkinkn Calon pasangan bebas biaya dan faktanya pilkada hampir di seluruh daerah tadak ada yg bebas biaya. Demokrasi /Pilkada sesungguhnya sdg melibatkan semua potensi ekonomi utk turut serta campuir tangan dgn pengusaha sebagai lokomotifnya. (2- Bersambung...)
     

     

Sabtu, 24 Nov 2012, | 378 Perjuangkan Cagub/Cawagub Partai Golkar Kubu Novanto dan Mesang Bersaing

KUPANG, TIMEX - Tari ulur penetapan calon gubernur-calon wakil gubernur (Cagub/cawagub) NTT pada Pemilu Gubernur (Pilgub) tahun depan di tubuh partai Golkar ditengarai karena ada persaingan diantara dua kubu kekuatan politik. Masing-masing kubu saling bertahan untuk meloloskan jagoannya. Dan dua kekuatan itu adalah kubu Bendahara Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto dan kubu Korwil NTT, Charles Mesang. Berdasarkan informasi yang dihimpun koran ini kemarin (23/11), Setya Novanto dengan kelompoknya lebih mendukung Cris Rotok menjadi calon gubernur berpasangan dengan Abraham Paul Liyanto. Sementara kubu Charles Mesang lebih menginginkan agar DPP Golkar menetapkan Ibrahim Agustinus Medah sebagai cagub. Perbedaan dua kelompok ini yang membuat penetapan calon gubernur-calon wakil gubernur NTT dari Partai Golkar sampai saat ini belum juga dilakukan. Padahal, DPP Partai Golkar sudah beberapa kali mengagendakan. Bahkan, bakal cagub Ibrahim A. Medah sudah dipanggil ke DPP untuk kepentingan penetapan calon tersebut. Menurut sumber interen Golkar kepada koran ini, dua kubu tersebut memiliki kekuatan masing-masing untuk menggolkan calonnya. "Masing-masing memiliki argumentasi yang kuat sehingga sampai saat ini belum ada titik temu," ujar sumber yang meminta namanya tak dikorankan. Bahkan menurut sumber tersebut, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie pun tidak bisa menentukan sikap yang tegas soal perbedaan ini. Sehingga kemungkinan besar rapat penetapan calon yang diagendakan kembali Senin (26/11) tidak dipimpin Ical. "Rapat penetapan kemungkinan besar dipimpin Wakil Ketua Umum DPP Golkar Cicip Sutardjo," jelas sumber tersebut. Dia menjelaskan, Ical dikenal memiliki hubungan khusus dengan Iban karena Iban merupakan salah satu Ketua DPD I Golkar yang mendukung Ical dalam Munas Golkar yang memilih Ical menjadi ketua umum Partai Golkar. Sementara Setya Novanto yang saat ini menjabat Bendahara Umum Partai Golkar juga adalah orang dekat Ical. Dikhawatirkan perbedaan ini berdampak hingga ke DPD I dan DPD II Golkar di NTT. Namun, hal ini dibantah oleh Wakil Ketua DPD I Golkar NTT, Mech Saba. Kepada koran ini, Jumat (23/11), Mech mengatakan, DPD I Golkar NTT tetap solid untuk mendukung dan memenangkan calon yang ditetapkan Golkar. "Di Golkar itu sudah menjadi hal biasa yang namanya beda pendapat dan juga beda dukungan. Namun setelah ditetapkan dan menjadi keputusan partai kader Golkar akan sangat solid. Ini yang menjadi kekuatan Partai Golkar," kata Mech. Mengenai dua kutub kekuatan antara Novanto dan Mesang, Mech mengaku tidak mengetahui hal itu. "Kalau itu kami pengurus DPD I Golkar NTT tidak tahu. Yang namanya dinamika itu wajar sehingga kami menyerahkan kepada DPP untuk memutuskan," kata Mech. DPP Bantah Penundaan penetapan cagub/cawagub dari Partai Golkar bukan karena ada perpecahan atau kubu-kubuan di kalangan pimpinan DPP Golkar. Hanya saja, sebagian besar tim pemilukada DPP Golkar yang masih berada di luar daerah dan luar negeri, sehingga belum bisa diambil keputusan. Namun sudah dipastikan, penetapan dilakukan awal pekan depan. Hal ini disampaikan Korwil NTT dari DPP Golkar, Charles Mesang, Jumat (23/11). Menurut dia, tak ada perpecahan di DPP Partai Golkar. DPP tetap solid dan memproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam peraturan organisasi. Oleh karena itu, penentuan calon pun sudah seharusnya sesuai dengan mekanisme. Oleh karena itu, jika ada yang berkomentar tidak sesuai dengan mekanisme, maka itu pendapat pribadi, bukan mengatasnamakan DPP Golkar. Terkait komentar Bendahara Umum Golkar, Setya Novanto, Charles mengaku tidak mengetahuinya. Namun, menurut dia, memang secara resmi Golkar belum mengeluarkan SK untuk cagub/cawagub yang direkomendasikan DPP Golkar, karena belum ada rapat penetapan. "Ya, memang belum ada penetapan, walaupun sudah ada hasil survei. Hasil survei sudah diserahkan. Kita mengacu kepada hasil survei. Yang tertinggilah yang direkomendasikan," ujar Charles. Berdasar informasi yang dihimpun di DPP Golkar, sejumlah tokoh di DPP Golkar menghendaki agar Ibrahim Medah tetap maju menjadi cagub namun harus menggandeng Christian Rotok sebagai cawagub. Sayangnya, Christian Rotok bersikeras maju sebagai calon gubernur dari jalur independen, sehingga DPP masih mempertimbangkan siapa calon yang layak mendampingi Ibrahim Medah. (ito/sam/fmc/aln)

Pemilihan Gubernur NTT

Beni Harman-Wilem Optimis Diusung Demokrat

Pos Kupang - Kamis, 22 November 2012 | 21:58 WITA

Berita Terkait

• Ada Perbedaan Data KPU dan DP4, Selisih 17.203 Pemilih
• Frans Lebu Raya: Saya Meyakini Kami Tetap Satu
• Frans: Saya Belum Tahu Esthon Cagub NTT
• Golkar Sikka Usul Medah, Rotok, Frans, Mekeng dan…
• Ini Tahapan Pilgub NTT
• Medah Siap Berpasangan dengan Siapa Saja

 

Laporan Wartawan Pos Kupang, Edy Bau

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Pasangan Beni Kabur Harman-Wilem Nope (BKH-Nope) optimis akan diusung Partai Demokrat sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2013-2018.

Hal ini karena selain keduanya adalah kader Partai Demokrat, juga karena pasangan ini telah mengantongi 14 seat termasuk  Demokrat yang akan mengusung keduanya.

Optimisme ini disampaikan bakal Calon Wakil Gubernur NTT, Wilem Nope kepada wartawan di Kantor DPRD, Rabu (21/11/2012). Dikatakannya, hingga saat ini dirinya bersama Beni Harman terus melakukan sosialisasi ke simpul-simpul dan basi-basi masyarakat.

"Ya kita optimis (diusung Partai Demokrat). Kami kader demokkrat. Pak Beni adalah pengurus DPP dan saya orang Demokrat Propinsi. Persiapan dan sosialisasi kita jalan terus karena yang menetapkan dari pusat. Saat ini sudah ada 14 seat yang siap mendukung, " katanya tanpa menyebut partai mana saja yang telah siap mendukung mereka.

Tentang informasi adanya penolakan dari Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Johni Kaunang terhadap dirinya, Nope mengaku baru mengetahui penolakan itu dari pemberitaan di media namun hal tidak terpengaruh terhadap proses sosialisasi yang tengah dilakukannya.

"Kalau ada penolakan, kita harus tahu alasan penolakannya. Ya kemarin-kemarin saya dengar penolakan tapi tidak usah dibahas. Sejak awal muncul nama-nama mulai ada penolakan tapi alasannya tidak diketahui," tukasnya.

Sebelumnya, meski ada mekanisme pendaftaran bakal calon di Demokrat terbuka untuk umum belum dibuka namun secara internal telah ada tiga pasangan calon yang mendaftar.

Tiga pasangan paket tersebut adalah Beni Harman-Eilan Nope, Anita Gah-Syahrulan dan Beni Bosu-Mel Adoe.

Masing-masing pasangan calon ini mengklaim akan mendapat dukungan penuh dan diusung oleh partai itu.

Sekretaris DPD Demokkrat NTT yang juga anggota tim sembilan propinsi, Jonathan Kana, kepada Pos Kupang mengatakan dirinya ke Jakarta guna mengkonsultasikan penetapan jadwal pendaftaran pasangan calon untuk partai itu.

Menurutnya, jadwal itu harus ditetapkan DPP karena tim sembilan juga terdiri dari unsur  DPP.

Editor : alfred_dama

Sumber : Pos Kupang

Senin, 24 Sep 2012, | 211 Partai Hanura Jual Mahal Koalisi Partai=Tawar Menawar

KUPANG, TIMEX - Tarik menarik kepentingan partai politik jelang Pilgub NTT 2013 kian kencang. Hal ini tidak terlepas dari semakin tingginya posisi tawar partai-partai yang diajak berkoalisi. Apalagi hingga kini belum jelas partai-partai yang akan berkoalisi mengusung paket tertentu. Adalah dua pengamat politik, David Pandie (Undana) dan Ahmad Atang (Universitas Muhammadiyah Kupang) kepada koran ini, Minggu (23/9) di Kupang. Menurut David Pandie, Partai Gerindra yang telah mengusung Esthon Foenay belum mendapat partai koalisi cukup beralasan. Hal ini karena Gerindra yang memiliki enam kursi di dewan tidak terlebih dahulu melakukan koalisi dengan partai lain sebelum mengusung Esthon. "Kalau koalisi yang mau dibangun sekarang tentu posisi tawar dari partai politik yang diajak koalisi lebih tinggi. Apakah tawarannya berupa posisi wakil gubernur atau lainnya tentu sangat tinggi," kata David. Pembantu Rektor III Undana ini membenarkan juga salah satu tawaran adalah uang karena itu sangat terbuka kemungkinan dilakukan partai politik yang hendak berkoalisi. "Saya kira tawaran karena kesamaan visi dan misi persentasenya kecil," ujar pengajar Fisip Undana ini. Karena itu dia mengaku tidak heran jika sejauh ini Partai Gerindra belum mengumumkan partai koalisi untuk mengusung Esthon Foenay. Apalagi komunikasi politik yang dibangun untuk melakukan koalisi belum menemukan titik temu sehingga belum ada koalisi resmi yang dibangun sejauh ini. Kondisi yang sama menurut David, juga dialami partai lain yang juga akan mengusung calon sendiri namun belum memenuhi syarat mengajukan calon. Partai tersebut adalah Demokrat yang kemungkinan besar akan mengusung Benny Kabur Harman. "Kondisi yang sama juga saya lihat terjadi di Partai Demokrat. Walaupun sudah ada statemen bahwa sudah ada partai koalisi dengan jumlah kursi mencapai 18 tetapi belum disampaikan secara resmi hingga saat ini," kata David Pandie. Hal yang sama juga disampaikan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang. Menurut Atang, saat ini masih terjadi tarik menarik kepentingan antara partai politik yang akan melakukan koalisi sehingga belum ada partai politik yang resmi melakukan koalisi. "Padahal, waktu pelaksanaan Pilgub semakin dekat yang mana figur calon membutuhkan waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi diri," ujarnya. Menurut Atang, belum adanya koalisi yang dibangun itu karena posisi tawar dari partai yang diajak koalisi cukup tinggi. "Bisa posisinya sebagai calon wakil gubernur atau bisa juga uang sehingga belum ada partai yang resmi melakukan koalisi," ujarnya. Karena itu menurut Atang, koalisi yang akan dibangun adalah koalisi minimalis karena partai politik yang akan berkoalisi hanya sebatas untuk memenuhi syarat untuk mengajukan calon. "Sehingga kalau Gerindra sudah punya enam kursi maka dia hanya butuh tiga kursi lagi atau Demokrat yang sudah punya tujuh hanya mencari dua lagi," ujarnya. Hal itu menurutnya karena tingginya posisi tawar dari partai peserta koalisi. Apalagi, lanjutnya, fenomena kemenangan Jokowi di Pilgub DKI Jakarta yang mana hanya ada dua partai koalisi akan memberi spirit partai di daerah dalam melakukan koalisi. Terpisah, Ketua DPD Hanura NTT, Jimmy Sianto yang dikonfirmasi mengenai koalisi dengan partai lain jelang Pilgub NTT, Minggu kemarin mengatakan partai yang dipimpinnya masih sebatas melakukan penjajakan dengan partai politik lainnya untuk koalisi. "Belum ada kemajuan karena kami baru sebatas melakukan penjajakan untuk melakukan koalisi," ujar Jimmy. Namun, dia mengaku sudah menemui Gubernur NTT yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan, Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur NTT, Esthon Foenay guna membicarakan mengenai koalisi tersebut. "Saya sudah bertemu dengan Pak Frans dan Pak Esthon namun kami masih sebatas melakukan penjajakan untuk koalisi. Belum ada keputusan karena Hanura sendiri belum melakukan proses. Prinsipnya semua yang bangun komunikasi siap mengikuti mekanisme yang ada di Hanura," kata Jimmy. Ditanya tawaran untuk posisi wakil gubernur dari Partai Gerindra untuk mendampingi Esthon Foenay, Jimmy mengatakan, pihaknya baru sebatas melakukan penjajakan. Namun, informasi yang diperoleh koran ini, Hanura mendapat tawaran untuk posisi wakil gubernur jika berkoalisi dengan Gerindra. Hanura sendiri sudah menyiapkan beberapa figurnya untuk maju dalam Pilgub seperti Saleh Husin (Anggota DPR RI asal NTT) dan Jimmy Sianto (Ketua DPD Hanura NTT). Partai Hanura saat ini memang memiliki posisi yang strategis karena memiliki lima kursi di DPRD NTT. Keberadaannya dalam koalisi akan sangat menentukan. Sehingga posisi tawarnya juga sangat tinggi. Partai lain yang juga memiliki posisi tawar cukup tinggi adalah PDS (3 kursi) dan PKPB (3 kursi). (ito/vit) PARPOL YANG SUDAH AJUKAN CALON 1. Partai Golkar : 11 kursi (memenuhi syarat pengajuan calon) 2. PDI Perjuangan : 9 kursi (memenuhi syarat pengajuan calon) 3. Partai Demokrat : 7 kursi (belum memenuhi syarat) 4. Partai Gerindra : 6 kursi (belum memenuhi syarat) PARTAI DENGAN POSISI TAWAR 1. Partai Hanura : 5 kursi 2. PDS : 3 kursi 3. PKPB : 3 kursi 4. PPRN : 1 kursi 5. PKS : 1 kursi 6. PAN : 1 kursi 7. PKB : 1 kursi 8. PPI : 1 kursi 9. Pakar Pangan : 1 kursi 10. PPDI : 1 kursi 11. PDK : 1 kursi 12. Republikan : 1 kursi 13. Pelopor : 1 kursi 14. PPP : 1 kursi SUMBER: DATA OLAHAN TIMEX

KONTES PILKADA GUBERNUR (ADA SIAPA DI BALIK SIAPA)

Di tengah derasnya arus reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah (kabupaten) di Indonesai,  membawa dampak pada melemahnya pengaruh pusat atas dominasi para pemimpinan daerah (Bupati dan Wali Kota). Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ( status-kontroversial) dari hari ke hari semakin tergerus kekuasaan dan kewibawaannya. Apa yg menarik, perebutan kursi orang nomor satu itu (gubernur) tetap tdk surut dan bahkan malah semakin sengit. Segala upaya, tenaga, cara, kekuatan relasi dan tentu kekuatan finansial malah semakin besar dan sulit diterka sampai batas mana pertarungan itu akan ber/terhenti. Nalar tentu tentu tdk bisa di akal-akali atau di kelabui atas fenomena yg sedang terjadi tsb. Pertanyaan, ada di balik status Gubernur yg nyata-nyata telah kehilangan/terkuiras kekuasaan dan kewibawaannya itu. "Ada gula ,ada semut " mungkin kalimat sederhana tsb bisa membantu kita utk melacak motif di balik pertarung habis-habisan antar figur-figur balon Pilkada tsb.Pengorbanan  fikiran, tenaga dan juiga menguras beban finansial yg tdk menyurut tersebut itu membuat kita terus bertanya, "apa yg hendak di kejar/di capai" , betulkah tdk ada siapa di balik siapa terkait tersedianya dana-dana kampanye. Para pengusaha/pemodal tdk kurang gesitnya melihat momen ini sebagai peluang besar untuk memperluas dan menancapkan kukunya mulai dari kabupaten hingga propinsi. Bukan menjadi rahasia lagi kalau di balik semua itu terdapat grand strategy " pengamanan proyek-proyek vital milik para cukong".. Utk memuluskan niat tersebut para pengusaha tdk akan segan-segan membuang dana besar. Praktis semuanya pengusaha ikut secar tdk langsung ikut bertarung di ruang gelap.(hal 1- bersambung....)